Tentang Kami

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tercermin dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan daerah.  Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai salah satu lembaga teknis daerah merupakan pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yg bersifat spesifik, mempunyai tugas melakukan kegiatan penelitian, pengkajian ataupun telaahan akademis untuk menghasilkan rekomendasi bagi penetapan kebijakan dlm rangka problem solving.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor    Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, pada fungsi penunjang urusan pemerintah bidang Penelitian dan Pengembangan secara rinci sebagaimana berikut :

  1. KELOMPOK BIDANG
  1. Kelompok Bidang Fungsi dukungan administrasi kesekretariatan penelitian dan pengembangan; melaksanakan fungsi:
    • Program dan Kerjasama
    • Keuangan
    • Umum dan Kepegawaian
  2. Kelompok Bidang Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pengembangan dan Penelitian Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; melaksanakan fungsi:
  • penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan pemerintahan ;
  • penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan pemerintahan ;
  • penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan pemerintahan ;
  • penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan pemerintahan ;
  • penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan pemerintahan ;
  • pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan ;
  • fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang ; dan
  • pelaksanaan administrasi dan tata usaha.
  1. Kelompok Bidang Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, melaksanakan fungsi :
  • penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi ;
  • penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi ;
  • penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi ;
  • penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi ;
  • penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi ;
  • penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan ; dan
  • pelaksanaan administrasi dan tata usaha 
    1. KELOMPOK SUB BIDANG Kelompok Bidang SOSIAL, EKONOMI DAN PEMERINTAHAN, terdiri dari:
  • Sub bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :
  1. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata,
  2. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa.
  • Sub bidang Ekonomi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah
  • Sub bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, yang melaksanakan tugas :
  1. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum, perlindungan masyarakat
  2. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pengkajian Peraturan, meliputi aspek-aspek serta melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang
    1. Kelompok Bidang PEMBANGUNAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI, terdiri dari:
  • Sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan.
  • Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika.
  • Sub bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas :
  1. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi
  2. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi
  3. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
  4. Kinerja Pelayanan BALITBANGDA

        Implikasi dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah serta adanya komitemen Kepala Daerah terpilih sehingga terbentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kabupaten Gorontalo melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor … Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, dimana sebelumnya merupakan salah satu bidang (Bidang Perencanaan Penelitian dan Evaluasi) pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPPEDA) Kabupaten Gorontalo.

       Terkait dengan kinerja pelayanan, khususnya kegiatan penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, berupa hasil kajian akademis atau studi kelayakan, yaitu :

  1. Studi kelayakan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, pada Tahun 2013, dan
  2. Studi kasus masyarakat di sekitar Danau Limboto, pada Tahun 2013
  3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BALITBANGDA